Burung beo alor dan persebarannya

Burung beo (Gracula religiosa mertensi Rensch 1928) merupakan salah satu dari lima subspesies G. religiosa Linnaeus, 1758 dari keluarga Sturnidae yang ada di Indonesia. Subspesies yang lain adalah G. religiosa religiosa, G. religiosa robusta, G. religiosa batuensis, dan G. religiosa venerata (Panudjukarso 1995, Priyono et al. 1996). 

Subspesies G. religiosa mertensi Rensch 1928 tersebar di pulau Flores (Ende) dan Alor (Pantar), 

Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara umum burung beo mempunyai bulu berwarna hitam mengkilap, paruh berwarna kuning dan pada bagian samping kepala dan tengkuk leher terdapat cuping berwarna kuning (Anonimous 1994). Namun pada burung beo Alor yang memiliki panjang badan 30,5 cm terdapat ujung cuping yang membelok ke atas di mana pangkalnya terpisah. Populasi burung beo Alor di alam telah 
mengalami penurunan yang sangat drastis akibat perburuan liar untuk diperdagangkan. Pengrusakan 
habitat juga turut menjadi penyebab turunnya poplasi subspesies ini. Apabila perburuan liar dilakukan 
secara terus menerus tanpa adanya upaya untuk menjaga kelestariannya, dikhawatirkan suatu saat 
akan mengalami kepunahan. Padahal burung ini merupakan salah satu potensi sumber daya alam 
NTT. Burung beo umumnya digemari sebagai piaraan karena keindahan warna bulu dan kemampuannya menirukan suara. Burung beo dapat meniru kata-kata, kalimat pendek, siulan, nyanyian, atau suara binatang di sekitarnya. Hal ini membuat harga burung beo di pasaran cukup tinggi, bahkan bisa mencapai Rp 500.000 per ekor. Karena itu pula masyarakat terus berburu untuk memenuhi permintaan pasar. Burung beo juga sering dijadikan sebagai cindera mata bagi para pejabat yang berkunjung ke daerah. 

Hingga saat ini informasi tentang perilaku burung beo Alor masih terbatas, karena jarang yang melakukan penelitian. Oleh karena itu, langkah penting yang diperlukan sebagai dasar dalam pengelolaan burung beo adalah melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan aspek perilaku. Pemantauan perilaku di penangkaran merupakan langkah utama untuk menentukan kebijakan dalam mengelola satwa liar.